AMBON – Mutu perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembelajaran, tetapi juga oleh konsistensi setiap unit kerja dalam menerapkan sistem penjaminan mutu. Untuk memperkuat hal tersebut, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Tingkat Fakultas dan Program Studi. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pascasarjana IAKN Ambon, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab GPM di tingkat fakultas dan program studi. Kejelasan mekanisme kerja tersebut diperlukan agar pelaksanaan evaluasi, pengendalian, serta tindak lanjut hasil audit mutu dapat berjalan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Penguatan GPM juga menjadi bagian dari upaya institusi meningkatkan tata kelola akademik sekaligus mempersiapkan program studi menghadapi proses akreditasi.
Wakil Rektor I IAKN Ambon, Dr. Herly J. Lesilolo, M.Pd., dalam arahannya menegaskan pentingnya memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab GPM di tingkat fakultas dan program studi. Menurutnya, penguatan sistem penjaminan mutu tidak cukup hanya melalui penyusunan pedoman, tetapi harus diikuti dengan pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut yang jelas.
Ia menekankan bahwa setiap temuan Audit Mutu Internal (AMI) harus ditindaklanjuti secara terukur melalui penyusunan laporan dan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Karena itu, setiap unit perlu memahami batas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
Herly juga mendorong fakultas dan program studi meningkatkan ketertiban dalam penyusunan dokumen serta pelaporan hasil evaluasi mutu. Dokumentasi yang lengkap dan sistematis menjadi bagian penting untuk memastikan setiap temuan audit memperoleh tindak lanjut yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa program studi harus semakin mandiri dalam mempersiapkan dokumen dan memenuhi kebutuhan akreditasi. Tanggung jawab terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan, menurutnya, harus menjadi komitmen setiap program studi dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada Lembaga Penjaminan Mutu.
Sementara itu, Ketua LPM IAKN Ambon, Dr. Dewi Tika Lestari, S.Pd., M.Sn., turut terlibat dalam kegiatan sosialisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas dan program studi. Melalui sosialisasi pedoman ini, setiap GPM diharapkan memahami mekanisme kerja serta mampu menjalankan fungsi penjaminan mutu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Penguatan peran GPM juga diharapkan memperlancar koordinasi antara LPM, fakultas, dan program studi dalam memastikan seluruh proses penjaminan mutu berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Setiap unit perlu mampu mengidentifikasi kekurangan, melakukan evaluasi, serta menyusun langkah perbaikan berdasarkan hasil pemantauan dan audit mutu internal. Dengan mekanisme tersebut, berbagai persoalan dalam penyelenggaraan akademik dapat ditangani secara lebih cepat dan tepat.
Keterlibatan aktif pimpinan fakultas, pengelola program studi, dan seluruh unsur pelaksana penjaminan mutu menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas institusi. Komitmen bersama diperlukan agar standar mutu tidak hanya dipenuhi ketika menghadapi akreditasi, tetapi diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan akademik sehari-hari.
Melalui kegiatan ini, IAKN Ambon berupaya membangun sistem penjaminan mutu internal yang lebih terarah, memperkuat koordinasi antarsatuan kerja, serta meningkatkan kemandirian program studi dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kualitas akademiknya.
Dengan demikian, penjaminan mutu tidak sekadar menjadi tanggung jawab LPM, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan